Fraksi-PKS Online: Peraturan Pemerintah (PP) nomor 37 tahun 2006 dapat membuka peluang terjadinya korupsi. Bahkan pelaksanaan PP itu sendiri merupakan sebuah bentuk korupsi yang dilegalkan. Demikian dinyatakan Anggota Komisi II DPR RI Mahfudz Siddiq, Selasa (22/1) di Jakarta. Mahfudz yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS ini menilai PP 37/2006 adalah bentuk lain dari PP 110/2000 tentang kedudukan keuangan DPRD yang telah dibatalkan Mahkamah Agung.”Indikasi korupsi yang dilegalkan terlihat dari perubahan regulasi yang mengatur penghasilan DPRD hingga tiga kali. Pertama PP 24/2004  Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, lalu diubah menjadi  PP 37 tahun 2005 dan terakhir direvisi kembali menjadi PP 37/2006  yang ditetapkan tiba-tiba pada tanggal 14 November. Sebelumnya MA telah mengabulkan permohonan judicial review terhadap PP 110/2000 karena melanggar Undang-undang” papar Mahfudz.

Menurut Mahfudz tunjangan komunikasi insentif dan dana operasional bagi pimpinan DPRD berpotensi menyebabkan terjadinya double budget dalam APBD. Karena besar kemungkinan biaya komunikasi anggota dan biaya operasional pimpinan DPRD sudah di cover dalam belanja penunjang kegiatan yang dianggarkan oleh sekretariat DPRD.

Selain itu, kata Mahfudz, pembayaran tunjangan komunikasi insentif dan dana operasional per Januari 2006 tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 183 ayat (3) UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 80 ayat (1) UU 33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah mengatur bahwa perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir atau paling lambat 31 September. “Sementara PP ini baru ditetapkan pada tanggal 14 November 2006.”

Aturan lainnya yaitu pasal 4 UU No. 17/2003,  pasal 179 UU No. 32/2004, pasal 68 UU No. 33/2004 dan pasal 11 UU No. 1 /2004 menyatakan bahwa tahun anggaran dalam APBD adalah 1 tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dengan kata lain APBD 2007 tidak bisa mengalokasikan  pembayaran tunjangan komunikasi dan dana operasional untuk tahun 2006

Pemberlakuan PP 37/2006 masih menurut Mahfudz juga akan mengerogoti belanja untuk rakyat dari APBD dan jelas memberatkan anggaran daerah itu sendiri. Penambahan penghasilan DPRD berupa Tunjangan komunikasi intensif sebanyak 3 kali uang repreresentasi dan dana operasional 6 kali uang representasi yang dibayarkan mulai Januari 2006 sangat tidak sesuai dengan  asas pengelolaan keuangan negara yang meliputi efisiensi, ekonomis, kepatutan, disiplin anggaran dan keadilan.

“Kenaikan penghasilan DPRD ini akan semakin membebani APBD terutama pada daerah-daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil. Karena APBD “dipaksa” mengalokasikan anggaran untuk penghasilan DPRD ketimbang memenuhi pelayanan publik bagi warganya,” kata dia.

Lebih lanjut Mahfudz menjelaskan bila PP 37/2000 diberlakukan, diperkirakan akan ada tambahan alokasi anggaran APBD sekitar Rp. 1,4 Trilyun per tahun diluar biaya Sekretariat DPRD. Asumsinya sebanyak 434 kabupaten/kota di Indonesia memiliki anggota DPRD rata-rata sebanyak 35 orang.  Diawal tahun 2007, anggota DPRD akan mendapatkan “hadiah tahun baru” dari APBD berupa rapel tunjangan komunikasi tahun 2006, sebesar Rp. 75,6 juta per orang untuk anggota DPRD kabupaten/kota dan Rp. 108 juta per orang untuk anggota DPRD Propinsi. Sementara untuk ketua dan wakil ketua DPRD mendapatkan kembali tambahan tunjangan operasional yang totalnya menjadi Rp. 226 juta untuk ketua DPRD kabupaten/kota dan Rp. 156,24 Juta untuk wakil ketua. Demikian halnya dengan DPRD propinsi, masing-masing memperoleh rapelan sebesar Rp. 324 juta untuk ketua dan Rp. 223,2 juta untuk wakil ketua.